Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir saat mengikuti Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi XI DPR RI ke Kota Ambon, Provinsi Maluku, Senin (19/12/2022). Foto: Saum/Man

Pertumbuhan ekonomi harus diiringi oleh peningkatan kesejahteraan setiap lapisan masyarakat. Bias dalam menginterpretasikan persentase pertumbuhan ekonomi, khususnya di Provinsi Maluku harus dihindari. Pasalnya, jika hanya mengukur kesejahteraan masyarakat lewat pertumbuhan ekonomi saja, dikhawatirkan program kerja yang dibuat oleh pemerintah hanya akan memperlebar kesenjangan ekonomi antar masyarakat.

Demikian hal tersebut diutarakan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir kepada Parlementaria, usai mengikuti Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi XI DPR RI ke Kota Ambon, Provinsi Maluku, Senin (19/12/2022). Ia menyayangkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku yang cukup signifikan pada tahun 2022 sebesar 6.01 persen, namun tidak sejalan dengan semakin tingginya persentase tingkat kemiskinan sebesar 15,97 persen.

“Pertumbuhan ekonomi tidak menggambarkan keutuhan. Kita (Komisi XI DPR RI) minta kepada otoritas lokal di sini mencari tahu penyebabnya apa. Jangan sampai semua pertumbuhan ekonomi itu kita anggap gambaran terbaik untuk seluruh lapisan masyarakat malah, menimbulkan bias. Ini nih yang harus kita hilangkan,” ucap Hafisz.

Sehingga, Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) itu meminta Pemerintah Pusat melalui Lembaga National Single Window (LSNW) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mempertimbangkan kebijakan dalam mengalokasikan dana perimbangan. Seharusnya, jelas Hafisz, dana perimbangan tidak hanya dilihat dari variabel pertumbuhan ekonomi saja.

“Untuk memperbaiki ini, memang memerlukan effort yang sangat besar. Maka dari itu, saya mengimbau kepada Menteri Keuangan untuk memberikan dana perimbangan pusat ke daerah itu harus juga dilihat kebutuhan-kebutuhan mendasar apa yang harus kita berikan.  Jangan hanya berdasarkan, ‘oh kamu harus 1 persen’, jangan kita pakai ukuran-ukuran seperti itu lagi,” tandas Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) itu. (ts/rdn)